oleh

Penetapan Tersangka Pencurian Uang di ATM, Polda Sulteng Dipraperadilankan

Bagikan Artikel Ini

PALU – Pengadilan Negeri (PN) Palu, Selasa (11/06), menggelar sidang praperadilan yang diajukan Tehnisi Junior Firs Line Maintenanance, PT. Swadarma Sarana Informatika (SSI), Anton (pemohon) atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Sulteng (termohon).

Praperadilan ini diajukan atas penetapan status tersangka atas dugaan tindak pidana pencurian uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI dan BNI di depan Markas Brimob Kelurahan Mamboro sebesar Rp2,816 miliar.

Hadir dalam sidang praperadilan itu kuasa hukum pemohon, Adi Prianto dan kuasa hukum termohon, Iptu M. Tarigan dan Bripka Ervindo Sidabutar.

Dalam gugatannya, Adi Prianto mengatakan bahwa kliennya menjadi tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/115/IV/2019/SKPT tertanggal 13 April 2019 oleh Direktur PT. SSI Cabang Palu, Abd Hafid Yunus.

Berdasarkan laporan polisi itu, termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/IV/2019/Dit Reskrim Umum tanggal 13 April 2019 dan melakukan penangkapan kepada pemohon.

“Bahwa Termohon dalam rangkaian proses pelaporan, penangkapan dan penetapan tersangka terjadi di hari dan tanggal yang sama, 13 April 2019,” katanya.

Menurutnya, tindakan penyelidikan yang dilakukan Termohon itu tidak cermat dan berkepastian hukum.

Dengan demikian, kata dia, maka penetapan tersangka atas diri Pemohon, cacat yuridis.

Kemudian, kata dia, pelapor perkara a quo, Direktur PT. SSI juga tidak memiliki legal standing untuk melakukan tindakan hukum atas nama PT. SSI dengan tidak menunjukan surat kuasa khusus dari Direksi.

“Terhadap hal ini Termohon melakukan tindakan yang tidak cermat untuk memeriksa syarat formil dari pelapor perkara a quo,” ujarnya.

Pihaknya berpendapat, uang Rp2,816 miliar itu bukanlah kepunyaan PT. SSI Cabang Palu.

“Untuk itu, kami memohon mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain itu, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan perkara a quo, serta memulihkan dan merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Pemohon dalam keadaan semula.

Atas gugatan tersebut, kuasa hukum termohon Iptu M. Tarigan meminta waktu satu hari, kepada hakim Rosyadi untuk memberi tanggapan. (IKM)

loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 99
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru