oleh

Mantan Ketua DPC Hanura Parimo Divonis 2 Tahun Penjara

Bagikan Artikel Ini

PALU – Mantan Ketua DPC Hanura, Hasbie Dg Sitaba (52), divonis pidana penjara 2 tahun,  membayar denda Rp 50 juta,   subsider satu bulan kurungan. Membayar uang pengganti Rp 86, 2 juta, subsider Rp 2 bulan penjara.

“Terdakwa terbukti bersalah pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.” Demikian amar putusan dibacakan, Ketua Majelis Hakim Elvin Adrian, turut didampingi hakim anggota, Darmansyah dan Bonafius, Senin (8/4) di  Pengadilan Tipikor, PN Palu.

Vonis hakim ini jauh lebih rendah dari tuntutan JPU kepada    Hasbie  Dg Sitaba pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)  denda sebesar Rp.200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti sebesar Rp.86, 2 juta, 3 bulan penjara.

Usai pembacaan putusan, hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan penasehat hukumnya, untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum lain.

Hasbi DG Sitaba menjabat Ketua DPC Hanura di Kabupaten Parimo, selama  2009-2016.

Selama menjabat Ketua DPC Hanura, terdakwa mengelola dana operasional bersumber dari iuran anggota, dana fraksi anggota DPRD, bantuan pihak lain dan bantuan keuangan partai politik dan APBD.

Bantuan keuangan APBD merupakan hak yang diberikan, secara proporsional kepada partai politik, yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota, perhitunganya berdasarkan jumlah suara.  Dana itu

digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sektariat partai politik, dan wajib dipertanggung jawabkan secara berkala satu tahun sekali.

Namun dana bantuan keuangan dari APBD untuk Partai Hanura, sejak tahun 2009-2016 seluruhnya dikelola sendiri oleh terdakwa, tanpa melibatkan pengurus DPC lainya.

BACA JUGA  Akibat Rem Blong, Truk Tangki BBM ini Masuk Jurang dan Terbakar

Hasil audit perhitungan Inspektorat daerah Kabupaten Parigi Mautong, terdapat kerugian Negara, senilai Rp 140 juta, dengan rincian tahun 2009, nilainya Rp 1,9 juta, tahun 2010, nilainya Rp 14, 6 juta, tahun 2011, nilainya Rp 19,7 juta, tahun 2013 nilainya Rp 7, 3 juta, tahun 2015, nilainya Rp 46,5 juta dan tahun 2016, nilainya Rp 49, 9 juta.

Jumlah tersebut, berasal dari pembiayaan kegiatan fiktif, penggunaan dana tidak sesuai peruntukanya dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah.

Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menyatakan barang bukti berupa, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Parigi Moutong tahun 2009, 2010, 2011.

Permintaan bantuan keuangan partai TA 2012, Nomor 79/DPC-HANURA/PM/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012, Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2012 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2013, Nomor 13/DPC-HANURA/PM/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai TA 2013 dan permintaan bantuan pencairan dana partai TA 2014, Nomor 09/DPC-HANURA/PM/III/ 2013 tanggal 6 Maret 2014, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai tahun 2015 dan permintaan bantuan keuangan partai TA 2016, Nomor 15/DPC-HANURA/PM/ II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016, Proposal permohonan bantuan dana Partai Hati Nurani Rakyat, DPC Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016, beserta lampirannya lainya, dikembalikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Parigi Moutong melalui Suparto M. Atjo. (Ikram)

loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 29
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru