oleh

Legislator: Kawasan Pesisir Pantai Sirenja Rawan Dihuni

Bagikan Artikel Ini

DONGGALA – Pasca bencana gempa dan tsunami kondisi disepanjang pesisir pantai Kabupaten Donggala kini rawan untuk dihuni. Akibat bencana tersebut areal pemukiman warga jadi porak poranda.

Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng, Muhammad Masykur, jika melihat fakta lapangan terkini pemerintah daerah harus menata ulang peruntukan kawasan pesisir, khususnya faktor keamanan dan keselamatan warga.

Seperti di kawasan pesisir pantai Kacamatan Sirenja. Khususnya di Desa Tanjung Padang, Tompe, Lende Ntovea serta desa lainnya. Wikayah pesisir ini yang paling terkena dampak bencana. Seluruh pemukiman warga porak poranda, kata Masykur dilansir TVSigi.com.

Berdasarkan data, di Dusun 1 dan 3 Desa Tompe sebanyak 275 Kepala Keluarga kini tidak punya hunian karena rumah mereka habis akibat gempa dan tsunami. Di Desa Tanjung Padang sebanyak 324 rumah tidak bisa lagi dihuni karena rata dengan tanah, sementara di Desa Lende Ntovea tidak kurang dari 174 rumah kini tinggal puing dan bongkaran reruntuhan material bangunan, ujar Masykur.

loading...

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu menjelaskan, saat ini ribuan jiwa orang kini semua hidup di tenda-tenda pengungsian seadanya di lapangan desa. Sebelumnya, mereka tersebar di tempat pengungsian jauh meninggalkan desa di bagian timur desa sekitarnya di Kecamatan Sirenja.

Ditengarai akibat gempa kawasan daratan pesisir di Desa tersebut jatuh sehingga permukaan laut jadi tinggi. Sehingga ancaman susulan yang kerap melanda pasca gempa dan tsunami, air pasang. Ketika air pasang naik, wilayah tersebut jadi tenggelam. Bahkan jauh naik sampai menggenangi jalan trans sulawesi. Dengan demikian kawasan itu jadi tidak layak huni saat ini, kata Masykur.

BACA JUGA  Gempa 5,0 SR Guncang Donggala, Ribuan Warga Mengungsi Lagi

Agar ada kejelasan status bagi mereka, maka penting pemerintah sudah harus membuat tahapan perencanaan relokasi. Sembari membangun hunian sementara (huntara) di tempat pengungsian.

Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pemerintah melakukan kontrol atas pemenuhan pangan, kesehatan dan kebutuhan bahan makanan untuk bayi dan anak di tempat pengungsian, kata Masykur. [***]

Loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar