oleh

Korupsi Alat Perikanan, Saksi Sebut Ketua DPD PAN Poso

Bagikan Artikel Ini

PALU – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Poso, Muhaimin Yunus, akan diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Klas I A /PHI/Tipikor Palu, Kamis (20/6) hari ini.

Pemeriksaan terhadap Ketua DPD PAN Poso ini atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Palu, I Made Sukanda, saat pemeriksaan saksi pada sidang lanjutan, atas perkara dugaan korupsi proposal permohonan bantuan alat perikanan kelompok nelayan Bugis Raya, Kelurahan Kayamanya yang menyeret, Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan/Kadis Pora, Andi Rifai dan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan/mantan Kabid Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan Sartiman Mbeo pada, yang digelar Senin (17/6) awal pekan ini.

Di mana dalam persidangan tersebut, salah satu saksi Umar Dg Situju selaku rekanan pada kegiatan itu menyebutkan bahwa ia menyerahkan uang sekira Rp 50 juta pada Muhaimin Yunus.

Atas keterangan itu, dihubungi dari Palu, JPU Andi Suharto, mengatakan salah satu saksi yang akan dihadirkan berikutnya yaitu anggota DPRD aktif Muhaimin Yunus.

Sementara itu, pada persidangan tersebut, JPU Andi Suharto menghadirkan sekitar 11 orang.

Sebelumnya, dalam dakwaan dibacakan Andi Suharto, menguraikan, tahun 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini terdakwa Andi Rifai selaku Kadis menerima proposal permohonan bantuan alat perikanan kelompok nelayan Bugis Raya, kelurahan Kayamanya. Bantuan diterima, berupa rompon, cool box, mesin dan perahu.

Selanjutnya kata dia, terdakwa selaku pengguna anggaran tahun 2016, mengadakan pekerjaan melalui ULP dengan pengadaan langsung, dengan menandatangani SPK masing-masing item.

Bahwa, seolah-olah sudah diterimanya pekerjaan pengadaan tersebut oleh Sartiman Mbeo, selaku PPTK, selanjutnya melalui proses dicairkanlah dananya.

BACA JUGA  Kasus Narkoba 2018, Kota Palu Tertinggi

Adapun penyerahan, rompon, perahu, coolbox dan mesin hanya penyerahan secara administrasi, padahal secara nyata dilapangan tidak ada.

Akibat perbuatan keduanya negara mengalami kerugian Rp 275 juta, keduanya diancam pidana Pasal 2 ayat (1) dan subsider pasal 3 Juncto Pasal 18 UURI Nomor : 2001 T tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke-1 KUHP. (Ikram)

loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 69
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru