oleh

Kades Baliase Harap Desa Diperkuat dalam Urusan Kebencanaan

Bagikan Artikel Ini

PALU – Kepala Desa Baliase Haris berharap peran pemerintah desa diperkuat dalam urusan kebencanaan. Ditemui awak media beberapa waktu lalu pada saat Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana di Balai Desa Baliase, beliau mengharapkan pemerintah dari pusat, provinsi dan kabupaten memperkuat kewenangan pemerintah desa dalam penanganan bencana.

“Kami rasakan betapa kita semua mesti menunggu bantuan dari luar baru kita bisa bergerak, padahal kita ada sumber daya di desa yang dapat digerakkan”, ungkapnya.

Sesungguhnya masyarakat setempat dan pemerintah desa dapat berperan serta dalam urusan kebencanaan, misalnya melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) kata Sri Idawati Latjanbo dari BPBD Kabupaten Sigi.

Seperti diketahui, pada saat terjadi gempa bumi 28 September 2018, Desa Baliase yang terletak di Kecamatan Marawola, Sigi, termasuk wilayah yang sangat terdampak. Total ada 115 unit rumah yang rusak berat karena gempa. Mereka kini masih menghuni hunian sementara (Huntara) di salah satu lokasi di desa tersebut.

Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA) yang memiliki kantor layanan di Desa Baliase mendukung keinginan pemerintah desa setempat.

“Sesungguhnya kewenangan pemerintah desa sangat kuat secara yuridis dan sosiologis untuk menggerakkan sumber daya lokalnya jika terjadi keadaan darurat, seperti yang diatur di dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa”, ungkap Direktur EKONESIA Azmi Sirajuddin, yang juga merupakan warga Desa Baliase. Kamis (10/10/2019)

Dari hasil kajian EKONESIA terkait kewenangan pemerintah desa berdasarkan UU Desa, setidaknya ada empat kewenangan yang mereka miliki. Yaitu, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat.

Oleh karena itu, menyikapi keinginan Kepala Desa dan aparatur pemerintahan di Desa Baliase, EKONESIA berharap dapat terbangun sinergitas antara pihak, seperti pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pihak ketiga seperti LSM, swasta dan perguruan tinggi.

“Dengan adanya program Destana dari BNPB dan BPBD, peluang untuk memperkuat peran serta pemerintah desa dalam hal kebencanaan akan sangat terbuka”, tandasnya

Penulis: Yahya Afrianto

Loading...
loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru