oleh

Hidayat: Penundaan Pembayaran Utang Bukan Kewenangan Gubernur

Bagikan Artikel Ini

PALU – Ratusan warga Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH), kembali mendatangi DPRD Sulteng, Senin (11/02).

Kedatangan mereka guna mengetahui sejauhmana perkembangan tuntutan mereka sebelumnya mengenai pemutihan/penghapusan utang di lembaga keuangan, pascabencana alam.

“Jadi kita kembali lagi ke tempat ini membawa dua poin penting. Pertama pemutihan utang dan kedua adalah penundaan selama 12 bulan atau paling lama tiga tahun,” ujar Ketua FPPH, Sunardi.

Pihaknya mendesak Gubernur agar segera mengeluarkan kebijakan untuk penundaan pembayaran kredit, minimal 12 bulan kepada pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan (leasing).

Menurut Sunardi, berdasarkan laporan masyarakat, beberapa pihak perbankan maupun leasing hanya memberikan waktu penundaan pembayaran kredit selama 3 sampai 6 bulan. Saat ini, beberapa lembaga itu sudah mulai melakukan penagihan kepada debitur yang berdampak bencana.

“Bagaimana mungkin, masyarakat yang terdampak bencana bisa memperbaiki atau memulihkan ekonominya dalam jangka waktu 3 atau 6 bulan saja,” katanya.

Dia pun meminta agar pemerintah dapat mengabulkan tuntutan tersebut.

Di tempat yang sama, Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Hidayat Lamakarate, menegaskan bahwa Gubernur tidak memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran utang.

Saat ini, lanjut Hidayat, pihaknya hanya berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Pada rapat bersama pemerintah pusat, baru-baru ini, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, bahkan menegaskan tidak dapat menerima apabila masyarakat Kota Palu, Donggala, Sigi dan Parigi-Moutong (Padagimo) hanya diberi batas penundaan selama tiga, enam ataupun 12 bulan untuk melunasi utang-utangnya.

“Hanya saja seperti yang disampaikan Wapres beberapa waktu lalu, sulit untuk diputihkan karena berpengaruh pada ekonomi negara,” cetus Hidayat.

Hidayat juga menekankan, pemerintah tidak pernah menganggap satu daerah pun sebagai anak tiri. Menurut dia, semua sama di mata pemerintah, sama-sama masyarakat Sulteng.

Meski demikian, pihaknya tidak bisa memberikan janji atau jaminan apapun yang terkait bukan kewenangannya, namun hanya memfasilitasi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Sekprov berharap, ke depan tidak perlu lagi mengajak banyak massa untuk berpanas-panasan melakukan aksi. Sebab, banyak atau sedikit yang datang, keputusan yang akan dihasilkan akan tetap sama saja.

“Jadi komiu (kamu) pihak FPPH untuk intenslah berkomunikasi bersama Pemprov, karena Pemprov tidak akan menutup diri. Kapanpun kalian datang untuk berkomunikasi soal ini, kami selalu terbuka,” tandasnya.

Sesuai rencana, Selasa (12/02) hari ini, Pemprov akan melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sulteng, BI Perwakilan Sulteng dan pihak Perbankan serta FPPH untuk membahas Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. (FLD)

loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 76
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru