oleh

Data Penerima Dana Stimulan Terindikasi Duplikasi

Bagikan Artikel Ini

PALU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melalui surat Nomor:  S.69/D-III/RR.01/6/2019, meminta kepada wali kota/bupati terdampak bencana agar segera melengkapi data by name by address penerima bantuan dana stimulan tahap II.

Dalam surat yang ditandatangani Deputi Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi, BNPB, Hermansyah Dipi, menerangkan bahwa sesuai hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama BNPB terkait usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulteng Tahun 2019 dan surat Gubernur Nomor: 360/215/BPBD tanggal 21 Mei 2019 tentang Percepatan Validasi Data Penerima Dana Stimulan Tahap II, terdapat kejanggalan.

Di mana data usulan penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Wali Kota Palu, Bupati Sigi dan Bupati Donggala, data penerima bantuan antara hardcopy dan softcopy tidak sama.

“Data hardcopy untuk Kota Palu, terindikasi duplikasi. Baik data hardcopy dan softcopy belum seluruhnya dilengkapi dengan  NIK dan KK. Demikian halnya dari hasil verifikasi penerima bantuan dana pada Kabupaten Parigi Mautong, juga terindikasi duplikasi NIK dan KK,” demikian isi surat tersebut.

Dari hasil verifikasi penerima bantuan di Kabupaten Parigi Mautong, data NIK dan KK yang terindikasi duplikasi, yakni sebanyak 135 KK, dengan rincian 62 penerima bantuan rumah rusak ringan dan rusak sedang dengan NIK ganda dan 73 penerima bantuan rumah rusak  ringan dan rusak sedang dengan KK ganda.

Loading...

Untuk itu, pihak BNPB  meminta wali kota/bupati untuk segera memperbaiki dan  melengkapi data penerima bantuan berupa hardcopy dan softcopy (file excel) paling lambat diterima pada hari Rabu 19 Juni hari ini.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Presly Tampubulon, mengakui bahwa data tersebut masih terus dilengkapi karena masih ada nama-nama ganda.

BACA JUGA  Mestinya Revisi RTRW Sulteng Responsif Bencana

“Jadi data terebut adalah data usulan tahap II yang belum terklarifikasi kelengkapanya. Inilah yang sedang dikerjakan. Sedangkan data tahap I berjumlah 1594  rencananya akan dicairkan. Saat ini Pokmasnya masih di-SK-kan oleh lurah-lurah,” katanya.

Data tahap II tersebut, jelas dia, masih data sementara yang masih diperbaiki sesuai dengan NIK dan KK serta bukti kepemilikan.

Dia menambahkan, data yang baru diassesmen dan belum masuk NIK dan KK-nya masih sekitar 36 ribu.

“Inilah yang menjadi tantangan dalam melengkapinya dengan keterbatasan SDM yang ada,” ujarnya.

Sementara Kepala BPBD Parimo, Azis Tombolotutu yang dihubungi melalui ponselnya, belum memberikan respon. (IKM)

Loading...
loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 51
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar

Berita Terbaru