oleh

2.160 KK di Palupi Tidak Masuk Penerima Jadup

Bagikan Artikel Ini

PALU – Sebanyak 2.160 Kepala Keluarga (KK) Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, masih menunggu kepastian penyaluran jaminan hidup (jadup) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Ribuan jiwa ini adalah warga terdampak bencana di kelurahan tersebut yang tidak masuk dalam daftar penerima jadup di Dinsos setempat. Dari ribuan warga yang ada, hanya 21 KK yang terdaftar sebagai data valid penerima jadup tersebut.

“2.160 KK ini akan diusulkan sebagai data tambahan penerima Jadup,” demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasigala Centre, M. Khadafi Badjerey, usai melakukan pertemuan bersama perwakilan massa aksi dan Plt. Kadinsos Palu, Kamis (19/09).

Ia mengatakan, 2.160 KK ini nantinya akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh pihak kelurahan, kemudian dimasukan dalam format pengisian Kemensos, selanjutnya diserahkan kembali dalam bentuk hard copy dan softcopy kepada Dinsos Kota Palu.

“Jadi dalam waktu dekat ini, pihak kelurahan akan mengumpulkan warga terdampak, untuk dilakukan verifikasi dan validasi,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa penyaluran jadup kepada 21 KK di Kelurahan Palupi ditunda agar tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Sebab, kata dia, ada ribuan warga terdampak, namun yang masuk data valid di Dinsos hanya puluhan saja.

loading...

“Sementara ribuan warga terdampak ini sudah berulang kali menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), baik kepada RT/RW setempat maupun kelurahan,” ujarnya.

Salah satu warga terdampak, Abdul Kadir Musa, mengaku, walau rumahnya hancur, namun ia dan keluarganya tidak masuk dalam daftar penerima jadup.

Selain itu, kata dia, dari ribuan warga terdampak di Kelurahan Palupi, di BTN Puskud Palupi lah yang paling parah. Sementara hunian sementara (huntara) yang tersedia juga hanya puluhan bilik.

Hal senada disampaikan warga lainnya yang rumahnya hancur dan tidak bisa ditempati. Ia sudah berupaya mendapatkan huntara, tapi tidak berhasil juga.

Ia merasa pemerintah tidak memperhatikannya, karena sudah tidak mendapat huntara, tidak pula masuk daftar penerima jadup.

“Berarti sudah dua kali rugi, ke mana lagi harus mengadu,” keluhnya.

Plt. Kadinsos Kota Palu, Muh. Nur Sidik, menegaskan, nantinya pihaknya tinggal menerima penginputan data dari kelurahan dalam bentuk format Kemensos.

“Data ini nantinya akan didorong ke Dinsos Provinsi, bersama-sama warga dan Pasigala Centre untuk diperjuangkan,” katanya. (MAL)

Loading...

Bagikan Artikel Ini
  • 40
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentar