BK dan Banggar DPRD Sulteng Konsultasi ke Kemendagri, Ini Tujuannya

JAKARTA – Badan Kehormatan (BK) dan Badan Anggaran ( Banggar) DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya di Ditjen Otonomi Daerah ( Otda) dan di Ditjen Keuangan Daerah pada Kamis ( 4/8/22).

Ketua dan anggota BK diterima oleh Kasub Direktorat Wilayah IV Dr Saydiman Marto,.S.STP ,.M.Si. Di terima di ruang kerjanya, BK yang dipimpin langsung H Nasser Djibran, SH, MH didampingi sejumlah anggora BK masing masing, Aminullah BK,.Ismail Junus SE, Dra Sri Indraningsih Lalusu MBA, Ir Elisa Bunga Allo, Suryanto SH, MH serta didampingi Sekwan Siti Rachmi A Singi, S.Sos, M.Si dan tenaga ahli Bagian Perundang Undangan.

Kedatangan BK tak lain konsultasi soal Tata Tertib dan tugas tugas BK.
Sementara itu dalam konsultasi Banggar dengan pihak Ditjen Bina Keungan Daerah ( Keuda), Rombongan Banggar yang terdiri dari Yus Mangun SE, Dr Alimuddin Paada, MS, Sony Tandra ST, Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag, MH, Aminullah BK, HM Nur Dg Rahmatu, Rahmawati M Nur, S.Ag, Dra Sri I draningsih Lalusu, juga tak ketinggalan didampingi Sekwan Siti Rachmi S.Sos, M.Si langsung di kawal 2 orang pimpinan DPRD Sulteng masing masing Waket I HM Arus Abdul Karim dan Waket III H Muharram Nurdin.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang pertemuan Gedung F Lantai III Kantor Kemendagrj Jalan Medan Merdeka Jakarta pusat, rombongan diterima oleh analis Ahli Madya Ditjen Bina Keuangan Daerah, Drs Jhon Roy Salomomy yang secara umum menanyakan berbagai persoalan terkait penyusunan anggaran untuk tahun 2023 beserta persoalan teknis di dalamnya, terutama untuk pokok pokok pikiran yang sering kali tidak bersesuaian dengan kondisi di lapangan.

Ada banyak hal yang mengemuka yang disampaikan wakil rakyat ini, termasuk penganggaran untuk tenaga honorer yang sudah punya regulasi baru dan rekrutmennya juga sudah dibatasi dengan akan adanya rekrutmen Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja ( P3K ).

BACA JUGA  Anggota DPRD Sulteng Hadiri Pelantikan PAW Dekab Donggala

Khusus masalah nasib Honorer ini, Drs Jhon mempersilahkan masing masing OPD untuk menganggarkannya dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada.

Pertemuan di Kemendagri secara marathon dilakukan sejak pukul 8.30 WIB dilanjutkan kemudian karena ruang pertemuan masih dalam.lingkup Kantor Kemendagri. Menurut Sekwan, konsultasi tersebut sangat penting karena untuk kepentingan kelancaran tugas tugas kedewanan.

BK dan Banggar DPRD Sulteng Konsultasi ke Kemendagri, Ini Tujuannya 1

Komentar