Alimuddin Paada Tekankan Pentingnya Pemilu yang Benar-benar Dibutuhkan Masyarakat

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS, mengapresiasi kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sulawesu Tengah.

Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Selain itu, ia berharap Bawaslu dapat bekerja lebih baik dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Terkait isu money politics, Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS, menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat dan meminta peserta pemilu untuk tidak melakukan hal tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bijak.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri undangan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI ke Sulteng.

Kegiatan ini terkait dengan persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024, yang berlangsung di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, pada Selasa (04/06/2024).

Kunker Spesifik Komisi II DPR RI ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T, bersama anggota Komisi II DPR RI lainnya, termasuk Dr. Hj. Rosiyati MH Thamrin dan A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, MH. Hadir pula Sekdaprov Sulteng Dra. Novalina, MM, Asisten I Pemda Sulteng Dr. Fahrudin Yambas, perwakilan dari Polda Sulteng, Danrem 132/Tadulako, Ketua KPU Sulteng, Bawaslu Sulteng, serta sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk menjalankan tugas pengawasan terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke tiga daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulteng.

Sementara, Ketua KPU Sulteng menjelaskan, bahwa dalam persiapan tahapan Pilkada 2024, KPU Provinsi Sulteng bersama KPU Kabupaten/Kota selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan pencocokan daftar pemilih.

Sementara itu, Bawaslu Sulteng menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulteng untuk memastikan pemutakhiran data pemilih. Bawaslu juga mengungkapkan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Sulteng sangat tinggi, terutama terkait isu money politics, dengan Sulteng berada di urutan kedua setelah Papua Pegunungan.

Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 harus dilakukan dengan cermat.