oleh

8.742 Debitur Leasing di Sulawesi Tengah Disetujui

PALU – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat jumlah permohonan restrukturisasi dari debitur perusahaan leasing meningkat signifikan. Hingga 29 April 2020, jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi mencapai 13.682 debitur dengan nilai Rp550,21 miliar.

Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 8.742 debitur telah disetujui dengan nilai Rp303,82 miliar, sedangkan dalam proses analisis mencapai 4.788 debitur dengan nilai Rp239,38 miliar.

“Sebanyak 152 debitur dengan nilai Rp7,04 miliar permohonannya ditolak karena tidak memenuhi kriteria,” kata Kepala OJK Provinsi Sulteng, Gamal Abdul Kahar dalam keterangan tertulis yang dilansir JurnalNews Jejaring Infopena, Kamis (30/4/2020).

Gamal Abdul Kahar juga menyampaikan, bahwa jumlah permohonan restrukturisasi akan terus mengalami peningkatan karena OJK telah meminta perusahaan leasing agar proaktif mendata debitur yang terdampak COVID-19 melalui optimalisasi sarana teknologi komunikasi untuk memudahkan debitur.

“Perusahaan Leasing akan melakukan asesmen/survey terlebih dahulu terhadap kondisi debitur untuk memperoleh konfirmasi dan verifikasi terkait kelayakan debitur diberikan kebijakan restrukturisasi,” jelasnya.

Memperhatikan dinamika perkembangan di masyarakat khususnya mengenai permohonan penundaan keseluruhan kewajiban pokok dan bunga selama beberapa bulan untuk seluruh debitur, dengan ini OJK menegaskan bahwa hal tersebut harus disikapi dengan penuh kehati-hatian dan bijaksana.

“Harus kita ketahui, sumber pendanaan perusahaan leasing berasal dari pinjaman bank dan penerbitan surat utang. Karena itu, kebijakan penundaan seluruh kewajiban pokok dan bunga terhadap seluruh debitur dapat menyebabkan perusahaan leasing menjadi gagal bayar (default) sehingga dapat menimbulkan permasalahan sistem keuangan yang fatal,” tambahnya.

Namun demikian kata Gamal, tidak menutup kemungkinan perusahaan leasing dapat memberikan kebijakan tersebut dengan catatan dilakukan secara sangat selektif kepada debitur dengan kriteria tertentu.

BACA JUGA  OJK Bolehkan Perbankan Luncurkan Produk Fintech

Kantor OJK Provinsi Sulteng saat ini secara intensif melakukan komunikasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan asosiasi terkait agar lebih mempermudah pemberian restrukturisasi/keringanan bagi debitur yang usahanya dan/atau sumber pendapatannya benar-benar terdampak COVID-19. OJK memandang dalam kondisi penurunan perekonomian seperti saat ini, sektor UMKM harus didukung melalui kebijakan stimulus perekonomian dari pemangku kepentingan terkait agar dapat bangkit secepatnya setelah wabah COVID-10 berakhir.

“OJK senantiasa berkomitmen mengawasi implementasi kebijakan restrukturisasi di lapangan untuk mencegah adanya moral hazard yang dapat merugikan para pihak. Mari berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir dan kehidupan kembali normal seperti sedia kala,” tutup Gamal. [***]

Komentar

Masih Hangat